Ditolak Ormas MP3D, Pemprov Kalteng Batal Lantik Pj Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi menunda pelantikan pejabat Bupati Barito Selatan dan Kota waringin Barat Senin 22 Mei 2023.
Pelantikan yang persiapannya sudah mencapai 95 persen ini terpaksa dibatalkan karena mendapat penolakan dari Ormas Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) Kalimantan Tengah.
Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Wakil Pemerintahan Pusat di daerah yang harus tunduk dan patuh terhadap keputusan Pemerintah pusat yaitu Kementrian Dalam Negeri.
“Hanya saja Gubernur juga harus memerhatikan kearifan lokal karena adanya riak-riak protes masyarakat Dayak, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung,” ungkapnya.
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sepakat melakukan koordinasi dengan jajaran Forkopimda dan para tokoh untuk mendengarkan masukan terkait hal tersebut.
“Gubernur juga tidak ingin karena adanya penolakan tersebut, hari jadi ke-66 Kalimantan Tengah pada 23 Mei 2023 (besok) diwarnai aksi demo atau menggugat terhadap keputusan Mendagri terkait PJ Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat,”kata Sekda.
Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan bupati di Kabupaten Barito Selatan dan Kotawaringin Barat, maka ditunjuk Pelaksana Harian Bupati, yakni untuk Barito Selatan adalah Sekretaris Daerah Barito Selatan Edy Purwanto, sedangkan untuk Kotawaringin Barat adalah Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Jhony Gultom.
“Apabila Gubernur menganggap kondisi kamtibmas dan situasi politik sudah aman, maka pelantikan Pj Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat beserta Ketua PKK akan dilakukan pada kesempatan pertama,”imbuhnya.
