Gerindra Soroti Reformasi Birokrasi Pemprov Kalteng yang Dinilai Masih Administratif
CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi yang dinilai belum menyentuh aspek-aspek mendasar. Reformasi yang dijalankan, menurut mereka, masih bersifat administratif dan belum menyentuh perbaikan menyeluruh pada etos kerja dan budaya pelayanan publik.
Kritik tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Wengga Febri Dwi Tananda, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
“Kami meminta agar reformasi birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memperkuat etos kerja aparatur, membangun budaya pelayanan, serta menciptakan sistem pengawasan internal yang lebih efektif untuk mencegah praktik-praktik penyimpangan,” ujar Wengga (12/5).
Meski memberikan apresiasi atas sejumlah capaian, termasuk peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi, Fraksi Gerindra menilai reformasi birokrasi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Mereka juga menyoroti lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, terutama di level kabupaten dan kota, yang dinilai menghambat optimalisasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Dalam aspek tata kelola keuangan, Fraksi Gerindra mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menembus angka 104,31 persen.
Namun, mereka mencatat masih banyak potensi pajak daerah yang belum tergarap maksimal, antara lain Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk itu, Fraksi Gerindra mendorong pembentukan tim terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengoptimalkan pemungutan pajak.
