Insentif Elektoral Birokrat Diunggulkan di Pilkada Kalteng 2024
PALANGKA RAYA – Sejumlah figur dari birokrat di Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini diunggulkan untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Para birokrat ini beberapa di antaranya masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah di 12 kabupaten/kota se-Kalteng.
Pengamat politik Kalteng pun menilai, menjamurnya nama birokrat dalam bursa pilkada membuat partai politik (parpol) memiliki opsi lebih baik dalam menyaring kandidat calon kepala daerah. Birokrat dinilai memiliki rekam jejak yang jelas dalam bekerja di dunia pemerintahan.
Direktur Barometer Kebijakan Publik dan Politik Daerah (Bajakah) Institute, Farid Zaky Yopiannor berpendapat, mencuatnya nama-nama birokrat dalam bursa pilkada merupakan suatu keniscayaan mengingat irisan antara birokrasi dan politik tidaklah kentara alias tipis.
“Jabatan Pj kepala daerah itu menyumbang insentif elektoral bagi sosok yang menduduki posisi itu, itu suatu keniscayaan, dibandingkan tokoh-tokoh parpol, posisi Pj ini strategis,” kata Zaky, Jumat 18 April 2024.
Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya ini, kacamata kritis publik perlu dimainkan untuk menajamkan peran kontrolnya.
Ia berpendapat, dari kacamata pasar pemilih, kehadiran birokrat yang mengikuti kontestasi politik merupakan hal yang positif, karena rekam jejak yang nyata di pemerintahan, sehingga bisa dikatakan birokrat merupakan pilihan yang lebih bagus dibanding politikus murni tanpa rekam jejak yang jelas.
“Keberadaan birokrat menggairahkan pasar parpol. Agar kompetisi hidup tidak diisi kandidat yang tidak memiliki track record jelas,” sebutnya.
Zaky menjelaskan, kehadiran birokrat dalam pemerintahan itu juga memacu agar parpol tidak sembarangan dalam memberikan rekomendasi kandidat bacalon kepala daerah yang diusung.
Pada akhirnya, hal ini bagus untuk opsi kandidat yang lebih berkualitas. Namun demikian, publik perlu mengawal dengan fungsi kontrolnya agar birokrat ini tidak melenceng dari tugas yang seharusnya.
“Sebaiknya para kandidat kepala daerah dari birokrat ini segera melamar atau dilamar oleh parpol atau koalisi parpol, sehingga indikator etika birokrat itu dapat diukur dari situ, sehingga potensi-potensi penyalahgunaan dari politik administrasi atau birokrasi dapat dimitigasi,” tandasnya.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes di Google Berita.
