Estimasi waktu baca: 4 menit baca

KPK Panggil Dirut Anak Usaha Summarecon Terkait Suap HGB

CYRUSTIMES, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Kencana Jaya Property, Indra Widjaja Antono, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pemanggilan pada Jumat (30/10/2026) tersebut merupakan pengembangan perkara yang berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Indra merupakan pimpinan perusahaan properti yang menjadi bagian dari kelompok usaha Summarecon.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Indra bersama tiga saksi lain dari unsur perusahaan dan pihak swasta.

Para saksi dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan suap dan penerimaan lainnya dalam layanan pertanahan di wilayah Bogor.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).

KPK Panggil Empat Saksi dari Perusahaan Properti

Selain Indra Widjaja Antono, KPK memanggil Yohana Irhema Turmora, staf keuangan PT Kencanajaya Property Agung.

Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan Amita Kusumawaty, Head of Finance Regional 8 PT Summarecon Property Development yang mencakup wilayah Yogyakarta, Bogor, dan Makassar.

Saksi keempat adalah Danu Wira, Direktur PT Wirabayu Pratama dan PT Wira Citra Infotek.

Keempatnya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi, bukan tersangka.

KPK belum membeberkan secara terperinci materi pemeriksaan masing-masing saksi pada saat pengumuman pemanggilan tersebut.

Pemeriksaan terhadap jajaran perusahaan properti menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan untuk melengkapi alat bukti perkara dugaan korupsi ATR/BPN.

Penyidik Telusuri Pengurusan HGB di Bogor

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemberian uang kepada oknum pejabat ATR/BPN untuk memperlancar pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan sertifikat hak guna bangunan.

Salah satu tersangka dalam perkara tersebut adalah Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

Sehari sebelum pemanggilan Indra, yakni Kamis (29/10/2026), KPK juga memanggil tujuh saksi, termasuk Direktur Keuangan PT Summarecon Agung Tbk Lydia Suciono.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik mendalami dugaan pemberian uang dari pihak Summarecon kepada oknum ATR/BPN, termasuk Sontang, dalam pengurusan pembukaan blokir lahan.

Pendalaman tersebut berkaitan dengan proses pengajuan sertifikasi HGB atas tanah yang dikelola perusahaan di Kabupaten Bogor.

Keterangan saksi diperlukan untuk memperjelas hubungan antarpihak dan mencocokkannya dengan dokumen serta barang bukti elektronik yang sudah disita.

Dokumen Keuangan Anak Usaha Summarecon Pernah Disita

Keterkaitan PT Kencana Jaya Property dalam penyidikan juga muncul dari hasil penggeledahan KPK pada September 2026.

Saat menggeledah kantor Summarecon di Jakarta Timur pada 18 September, penyidik menyita sejumlah dokumen sertifikat HGB, dokumen keuangan, dan barang bukti elektronik.

KPK mengungkapkan bahwa sebagian dokumen keuangan tersebut berkaitan dengan PT Kencana Jayaproperti Agung, perusahaan yang mengelola proyek Summarecon Bogor.

Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik terkait pemblokiran atas tanah yang menjadi objek sengketa.

Dokumen tersebut selanjutnya dianalisis untuk mendalami konstruksi dugaan tindak pidana korupsi.

Pemanggilan pimpinan perusahaan pada 30 Oktober menjadi perkembangan lanjutan setelah rangkaian penggeledahan dan pemeriksaan saksi sebelumnya.

Namun, belum terdapat keterangan resmi yang memastikan hasil akhir pemeriksaan Indra maupun tiga saksi lainnya pada tanggal tersebut.

Delapan Tersangka dalam Kasus OTT ATR/BPN

Perkara dugaan korupsi ATR/BPN bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 14 September 2026 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pada 15 September 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi.

Lima tersangka lainnya yakni Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Selain dugaan suap terkait pengurusan HGB, KPK mengembangkan penyidikan untuk menelusuri dugaan penerimaan uang lainnya dalam pelayanan pertanahan.

Dugaan penerimaan tersebut mencakup pengurusan layanan pertanahan lain serta rotasi, promosi, dan mutasi jabatan di lingkungan kementerian.

Status Empat Saksi Belum Berubah

Hingga perkembangan yang berhasil diverifikasi pada Senin (2/11/2026), belum ditemukan pengumuman KPK mengenai penetapan tersangka baru dari empat saksi yang dipanggil pada 30 Oktober.

Pemanggilan sebagai saksi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang telah terlibat dalam tindak pidana.

KPK masih mendalami perkara melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti, sedangkan pihak-pihak yang diperiksa tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.

Perkembangan hasil pemeriksaan dan kemungkinan penambahan tersangka tetap bergantung pada bukti serta keputusan resmi penyidik.

📰

Dukung Jurnalisme Independen Cyrustimes

Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Cyrustimes.com lebih mudah Anda temukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).

⭐ Jadikan Cyrustimes Sumber Pilihan
Gratis • Hanya membutuhkan satu klik • Dapat diubah kapan saja