“Supaya apa yang direncanakan, anggaran yang sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik.
Saya kira Panglima TNI dan Kapolri sudah merencanakan itu, termasuk kajati,” ujarnya.
“Nanti saya sampaikan kembali ke Kapolri, Panglima TNI, Pak JA (Jaksa Agung) supaya tetap dipertahankan sampai dengan pilkada serentak selesai,” ungkapnya.
Hadi juga menekankan aparat penegak hukum yakni TNI dan Polri berkewajiban untuk memberikan keamanan selama tahapan Pilkada 2024.
Selain itu, dia mewanti-wanti aparat penegak hukum untuk menjaga netralitas.
“Aparat keamanan TNI Polri, selain bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan, juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi meminta pemerintah daerah dan pusat untuk berkoordinasi. Dia mengatakan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) juga harus menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan.
“Langkah strategis pemerintah daerah yang perlu dioptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara pilkada di antaranya menghindari tumpang tindih keuangan antara pusat dan daerah, oleh sebab itu harus koordinasi,” ujarnya.
“Meningkatkan peran forkopimda dalam menjaga stabilitas polhukam,” imbuhnya.
