CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas dalam APBN 2026. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menekankan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan harus memenuhi sembilan kewajiban utama, termasuk membayar pajak daerah.
Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah dalam APBN 2026 membuat Pemprov Kalteng harus mencari sumber pembiayaan alternatif.
“Kita harus bergerak bersama-sama mendorong pembangunan Kalteng yang semakin maju, berdaya saing, dan menyejahterakan rakyat,” ujar Agustiar saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Perkebunan dan Kehutanan di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025).
Agustiar merinci sembilan kewajiban perusahaan yang beroperasi di Kalteng. Perusahaan wajib membayar pajak daerah, membeli Bahan Bakar Minyak resmi melalui Wajib Pungut Kalteng, dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Mereka juga harus menjalankan program Corporate Social Responsibility yang bermanfaat bagi masyarakat.
Khusus perusahaan perkebunan sawit, Agustiar mewajibkan penyediaan kebun plasma minimal 20 persen dari total luas lahan. Selain itu, perusahaan harus menggunakan kendaraan berplat KH, membuka rekening di Bank Kalteng, dan memastikan material galian memiliki izin resmi.
Gubernur menginstruksikan Bupati dan Wali Kota se-Kalteng untuk menegakkan aturan secara tegas. Badan Pendapatan Daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta mendata dan menertibkan perusahaan yang menunggak pajak.
“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan di Kalteng,” tandas Agustiar.
Pemprov menegaskan bahwa optimalisasi PAD dan pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedalaman. Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama seluruh program pembangunan yang dijalankan.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan