CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah (Dishub Kalteng) mengefisiensikan program kerja menyusul pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Fasilitas keselamatan jalan, pembuatan rambu, hingga patroli kendaraan over dimension over loading (ODOL) terpaksa disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.
Kepala Dishub Kalteng Yulindra Dedy menegaskan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng terdampak kebijakan tersebut. Besaran dampak bervariasi, tergantung kebutuhan masing-masing instansi.
“Semua kegiatan pasti terdampak, tinggal besar kecilnya saja, artinya pasti ada yang terdampak semua,” ujar Dedy di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025).
Dedy merinci beberapa program yang mengalami penyesuaian anggaran. Fasilitas keselamatan jalan dan pembuatan rambu lalu lintas menjadi prioritas yang harus disesuaikan. Patroli ODOL juga tidak luput dari efisiensi melalui telaah ulang skala prioritas jalan yang akan diawasi.
“Patroli pasti juga kena dampak efisiensi, nanti kami tinggal hitung skala prioritas saja. Yang pasti pengawasan ODOL tetap jalan, itu yang utama. Titiknya tersebar di seluruh wilayah Kalteng,” kata Dedy.
Pemprov Kalteng mengalami defisit APBD setelah dana transfer dipangkas pemerintah pusat. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung mengungkapkan, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025, Kalteng mengalami penurunan dana transfer sebesar Rp 1,851 triliun.
