Raport Merah Cik Ujang-Haryanto di Harlah ke 154 Kabupaten Lahat
Nampak pula Kapolsek Kota AKP Samsuardi turut mengawal aksi damai yang mengkritik permasalahan di Kabupaten tersebut.
Setelah menyampaikan orasi dan memberikan ultimatum dalam waktu 5 menit jika Bupati tidak mau menemui massa aksi maka massa aksi akan merangsek masuk untuk menemui Bupati dikantornya.
Akhirnya Bupati Lahat yang juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan Cik Ujang dan Wakil Bupati Lahat Haryanto menemui massa aksi.
Berikut Cyrustimes.com merangkum beberapa point yang menjadi catatan dalam Aksi damai
1. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lahat yang masih jauh dari kata selesai.
2. Batu bara meningkat, akses jalan rusak, dan kesehatan akibat debu hitam.
3. Realisasi CSR tidak transparan.
4. Realisasi Kampus Negeri di Lahat.
5. Dana Desa mulai dari 500 juta – 2 M tak pernah terlihat.
Aspirasi titipan masyarakat :
1. Jalan transmigrasi sp 6, 3, 4, 5, 7 dan 8 palembaja seperti kubangan kerbau.
2. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang banyak bocor contoh retribusi parkir, retribusi rumah makan, retribusi hotel dan BPHTB
Tahun 2013 dulu retribusi parkir itu 500 (lima ratus) juta, kabarnya sekarang cuma 150 (seratus lima puluh) juta, ini tahun 2023,10 tahun selisih, berani transparan ?
3. Harga air PAM Lahat termahal disumsel, tahun 2022 naik 100% padahal Kaffah resmi menunda kebaikan, KPK Kemana ?
1.Penyelenggaraan sistem pendidikan yang menempatkan pelajar hanya sebagai objek dari kepentingan kekuasaan yang berdampak pada kualitas mutu pendidikan yang menjadi rendah.
2.Carut marutnya pemanfaatan sumber daya alam yang lebih pro kepada oligarki yang berdampak pada kesewenang wenangan pengusaha terhadap hak hidup sehat masyarakat disekitar tambang dan diperparah dengan pengelolaan dana CSR yang sarat akan kepentingan penguasa.
3.Abainya pemerintah Kabupaten Lahat terhadap persoalan petani khususnya yang berkenaan dengan penyaluran pupuk yang tidak tepat sasaran dan mahal.
4.Banyaknya pembangunan yang hanya menghambur hamburkan APBD tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi masyarakat.
5.Bobroknya sistem tata kelola pemerintahan sehingga berdampak pada banyaknya sengketa administrasi pejabat Kabupaten Lahat yang terjadi di PTUN tahun 2022.
