KAPUAS, CYRUSTIMES.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Kesehatan bersama mitra lintas sektor menggelar Forum Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Forum Kemitraan HIV/AIDS, TBC, dan Malaria (ATM) pada Selasa, (30/9/2025) di Hotel Permata Inn, Kuala Kapuas.

Forum yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, hingga pihak swasta.

Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas, Agus Waluyo, dan Sekretaris Dinas Kesehatan, Jum’atil Fajar, turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Dalam sambutannya, Sekda Kapuas menyoroti kondisi penanganan HIV/AIDS di daerah yang meskipun kasusnya terlihat cenderung stabil, namun diduga banyak yang belum terlaporkan (under-reporting).

“HIV/AIDS meskipun jumlah kasusnya cenderung stabil, namun menunjukkan gejala under-reporting, di mana masih banyak kasus yang belum terdeteksi. Karena itu, kita berharap dengan kerja sama lintas sektor, angka kasus bisa benar-benar ditekan ke depannya,” ujarnya.

Sekda juga mengingatkan bahwa tuberkulosis masih menjadi penyebab kematian yang cukup tinggi di Kabupaten Kapuas, sementara kasus malaria masih ditemukan secara lokal di beberapa wilayah.

Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa ditangani oleh sektor kesehatan saja, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan isu HIV/AIDS, TBC, dan Malaria dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

“Dukungan anggaran dari APBD, inovasi berbasis masyarakat, serta kemitraan lintas sektor dinilai sangat penting untuk mencapai target eliminasi HIV/AIDS, TBC, dan Malaria pada tahun 2030,” katanya.

Sekda Usis berharap forum ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang realistis, kolaboratif, dan berkelanjutan, guna memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga swasta, dan masyarakat.