Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, MA
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Dapil Kalimantan Utara
Jakarta-Bulan April tahun 2020 saya menemui sahabat dan senior saya Johny Plate, yg menjabat sebagai Menteri Kominfo. Saya menyampaikan pada beliau kondisi Dapil saya di Kalimantan Utara, dimana anak-anak sekolah kesulitan untuk belajar. Pandemi Covid 19 mengharuskan mereka belajar dari rumah, secara daring/online.
Saya memohon agar Kominfo membantu perluasan jangkauan internet di pedesaan Kalimantan Utara. Beliau menyampaikan bhw tidak ada anggaran APBN karena anggaran BAKTI Kominfo utk pelayanan jaringan pedalaman yang berasal dari pungutan terhadap operator telekomunikasi sangat terbatas. Dan pada saat itu ada 12.500 desa di Indonesia yg belum terjangkau internet.
Anggaran APBN untuk tahun 2020 hanya mampu untuk membangun tower di 1209 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Kami pun bersepakat untuk melakukan lobby-lobby kepada para pihak untuk memperjuangkan masalah ini. Beliau berbicara di Ratas Kabinet dan Kemenkeu, saya juga bergerilya dengan para kolega Fraksi PDI Perjuangan yang bertugas di Komisi 1 dan Badan Anggaran DPR. Akhirnya APBN tahun 2020 diketok anggaran untuk pembangunan tower daerah 3T di 4.200 desa utk tahun 2021 dan 3704 desa untuk tahun 2022 (multi years).
Jadi diharapkan pada akhir tahun 2022, sebanyak 9.113 desa dan kelurahan daerah terpencil itu akan seluruhnya dapat mengakses internet. Sisanya sebanyak 3.435 desa non-3T akan dibangun dengan penugasan kepada operator seluler.
Kalimantan Utara menurut perbincangan kami saat itu, setidaknya 219 desa akan mendapatkan tower seluler. Dan sejak awal saya secara rutin bertemu Dirut Telkom dan Telkomsel untuk memonitor dan mengawal proses pembangunannya.
Karena untuk wilayah Indonesia bagian barat, pembangunan tower dimenangkan oleh konsorsium Telkom dan ZTE.
Apa daya, hingga Juni 2022 saya melihat bahwa proyek tersebut tidak berjalan dengan baik. Ada yang hanya dibangun towernya, ada yg lengkap BTS tetapi tidak ada sinyalnya, banyak tower tersimpan di gudang kontraktor di kota Tarakan tetapi tidak dibawa ke pedalaman.
Bahkan kontrak angkut dengan pangkalan TNI AU terkatung2 karena tidak jelas kapan tower2 itu akan di bawa ke Krayan, Apau Kayan, Pujungan, Bahau dan daerah perbatasan lainnya. menurut pengamatan saya, hanya sekitar 20-30% saja tower yang dibangun.
Pada November 2022, Kejaksaan Agung mencekal 22 orang terkait proyek itu dan akhirnya 5 orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, termasuk Kepala Badan Layanan Akses Telekomunikasi (BAKTI) Kominfo.
Dan kemarin, sahabat saya Menteri Kominfo, Johny Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kerugian negara mencapai sekitar Rp. 8 Triliun.
Untuk sementara, mimpi kita menghadirkan layanan seluler dan internet pun harus sirna. Setidaknya sampai kasus ini berkeluatan hukum tetap. Sebab tidak mungkin ada 2 kali anggaran APBN untuk proyek yang sama.
Pada bulan Januari 2023 akhirnya saya mendekati Dirut Telkom untuk mencari jalan keluar. Dan saat ini saya baru mampu menghadirkan layanan internet gratis di 10 Desa, bekerja sama dengan Telkomsat, anak perusahaan PT. Telkom.
