100 Hari Kerja, Pemprov Kalteng Sinkronkan Program Daerah dengan Agenda Nasional
“Setiap rupiah APBD diarahkan untuk manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Leonard.
Reformasi birokrasi juga dijalankan melalui penataan struktur organisasi. Langkah ini diawali dengan pelantikan 13 pejabat tinggi pratama pada 9 Mei lalu, yang disebut sebagai bagian dari upaya menjadikan birokrasi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.
Di sektor infrastruktur, Pemprov menuntaskan perbaikan jalan Palangka Raya–Kuala Kurun sepanjang 152 kilometer. Jalan tersebut kini fungsional 100 persen dan memangkas waktu tempuh dari empat jam menjadi dua setengah jam.
Dalam agenda elektrifikasi dan digitalisasi desa, Pemprov menyatakan layanan listrik dasar telah menjangkau 98,73 persen wilayah administratif desa/kelurahan. Akses internet juga dibuka di 50 desa terpencil, mendukung konektivitas dan layanan daring di pedalaman.
Sektor pangan juga tak luput dari perhatian. Program Cetak Sawah Rakyat menargetkan pembukaan lahan seluas 85.740 hektare pada 2025. Hingga akhir Mei, lebih dari 70 ribu hektare telah terkontrak. Pemprov juga membangun infrastruktur pertanian modern, seperti vertical dryer, smart greenhouse, dan apartemen ayam berkapasitas 30 ribu ekor.
Menurut Leonard, pencapaian ini bukan semata langkah cepat, tetapi bagian dari pondasi jangka panjang pembangunan Kalimantan Tengah. “Kuncinya ada pada sinkronisasi vertikal dan horisontal, antara pemerintah pusat-daerah dan dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal dan mendukung agenda pembangunan yang telah disusun. “Visi besar Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur adalah membangun Kalteng yang sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi,” kata Leonard.
