Kasus PT AKT menjadi sorotan nasional terkait lemahnya pengawasan pertambangan di Indonesia. Masyarakat mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap pejabat daerah yang berwenang mengawasi kegiatan pertambangan selama periode 2017-2025.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Daerah setempat maupun APH terkait dugaan kelalaian pengawasan. Masyarakat terus menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus tambang ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah ini.
Satgas PKH menegaskan akan terus melakukan penertiban kawasan hutan dari aktivitas ilegal. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup tanpa adanya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi atau membiarkan operasi ilegal berlangsung selama bertahun-tahun.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
