CYRUSTIMES.COM, PALANGKA RAYA – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN kembali menjadi isu penting di tengah tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Meski pemerintah menyatakan kondisi fiskal masih terkendali, tren defisit yang terus mendekati batas aman tetap perlu dibaca secara hati-hati.
APBN bukan sekadar catatan penerimaan dan belanja negara. Di dalamnya terdapat arah kebijakan ekonomi, prioritas pembangunan, dan kemampuan negara menjaga masyarakat dari tekanan harga, inflasi, serta pelemahan daya beli.
Dalam beberapa tahun terakhir, defisit APBN masih berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Secara aturan, kondisi ini masih dapat disebut aman. Namun, aman secara angka belum tentu berarti bebas dari risiko.
Ketika defisit terus meningkat, pemerintah harus mencari pembiayaan untuk menutup kekurangan anggaran. Pembiayaan itu bisa berasal dari utang atau instrumen lain. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, beban fiskal negara dapat semakin berat pada tahun-tahun berikutnya.
Kondisi ini menjadi lebih sensitif ketika rupiah ikut tertekan. Pelemahan nilai tukar dapat memengaruhi harga barang impor, biaya produksi, dan pada akhirnya harga kebutuhan masyarakat. Dampaknya tidak selalu terasa langsung, tetapi perlahan dapat menekan daya beli.
Masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling rentan. Ketika harga barang naik, ruang belanja keluarga semakin sempit. Pendapatan yang tidak bertambah akan semakin tergerus oleh kebutuhan pokok yang makin mahal.
Karena itu, defisit APBN tidak cukup hanya dilihat dari batas 3 persen. Pemerintah juga perlu melihat kualitas belanja, efektivitas program, dan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Belanja negara seharusnya diarahkan pada sektor yang benar-benar produktif dan menyentuh kebutuhan dasar publik. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi daerah harus menjadi prioritas utama.
Sebaliknya, pengeluaran yang tidak mendesak perlu ditekan. Dalam situasi fiskal yang penuh tekanan, efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Pemerintah juga perlu mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu langkah penting adalah memperbaiki sistem perpajakan, memperluas basis pajak, dan menindak wajib pajak yang tidak patuh.
Namun, peningkatan penerimaan negara juga harus dilakukan secara adil. Jangan sampai beban pajak justru lebih berat dirasakan oleh masyarakat kecil dan pelaku usaha yang sedang berjuang bertahan.
Selain itu, pengawasan anggaran harus diperketat. Setiap rupiah uang negara harus digunakan secara transparan dan bertanggung jawab. Pemborosan dan penyalahgunaan anggaran hanya akan memperburuk kepercayaan publik.
APBN seharusnya menjadi alat untuk melindungi masyarakat, bukan sekadar instrumen administratif pemerintah. Ketika ekonomi global tidak menentu, APBN harus mampu menjadi penyangga agar tekanan tidak langsung jatuh kepada rakyat.
Defisit APBN memang masih dalam batas aman. Namun, tren peningkatan yang terjadi tidak boleh dianggap biasa. Pemerintah perlu menjaga agar defisit tidak terus melebar dan membebani stabilitas ekonomi nasional.
Pada akhirnya, persoalan defisit bukan hanya tentang angka dalam laporan keuangan negara. Ini tentang kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan, utang, penerimaan, dan kesejahteraan masyarakat.
Jika dikelola dengan bijak, defisit APBN dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan. Namun, jika dibiarkan tanpa pengawasan ketat, defisit bisa berubah menjadi beban yang menekan ekonomi dan masyarakat di masa depan.
Penulis: Dewi Auliya Rahmatun Kahayani
Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya
Angkatan 2025
Mentor: Akhmad Dhani
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
