Demo tersebut mengusung satu tuntutan utama: mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen. Gelombang protes digital ini dipicu kritik terhadap gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai terlalu besar.

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja wakil rakyat menjadi pemicu utama munculnya gerakan pembubaran parlemen di media sosial. Namun, Sahroni tetap bersikukuh bahwa solusi tersebut keliru dan berbahaya bagi stabilitas pemerintahan.

Baca JugaAdvokat Laporkan Dugaan Serobot Lahan di Gunung Mas Kalteng
Baca JugaSeruan “Bubarkan DPR” Menurut Praktisi Hukum dan Dosen Fisip UPR

Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita