PALANGKA RAYA — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sutik, menyoroti persoalan serius terkait akses jalan menuju lahan pertanian di kawasan Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Temuan itu ia sampaikan setelah melakukan reses di wilayah Dapil II, yang menunjukkan kondisi infrastruktur masih jauh dari memadai.
Menurut Sutik, jalan poros sepanjang kurang lebih 10 kilometer yang menjadi jalur utama petani untuk mengangkut hasil panen kini rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan darat.
Akibatnya, petani terpaksa menggunakan transportasi air dengan biaya angkut yang cukup tinggi.
“Petani terpaksa mengangkut hasil panen menggunakan klotok kecil karena badan jalan rusak parah dan tidak memungkinkan dilewati kendaraan,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat biaya logistik meningkat signifikan. Beban itu pada akhirnya menggerus keuntungan petani yang sudah terbatas.
“Satu karung hasil panen bisa dikenakan ongkos hingga Rp25 ribu hanya untuk keluar dari lahan,” jelasnya.
Ia menyebut situasi ini cukup ironis, terutama saat pemerintah pusat tengah gencar mendorong program ketahanan pangan.
Namun di lapangan, akses dasar menuju lahan pertanian justru belum mendukung produktivitas. Karena itu, ia menilai perbaikan jalan poros di Samuda harus menjadi prioritas pemerintah.
Selain infrastruktur, Sutik mengungkap pemerintah pusat sebenarnya sudah memberikan sejumlah bantuan alat pertanian, mulai dari bajak, mesin panen, hingga mesin penggilingan. Namun pemanfaatannya belum optimal karena hasil panen tetap sulit diangkut keluar.
