PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menerima kunjungan dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI pada Kamis (20/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat analisis terkait kebijakan sekolah gratis yang diterapkan di Kalteng, serta sebagai bahan masukan bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif dan inklusif.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pintar lantai II Kantor Disdik Kalteng, hadir tiga perwakilan dari Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI, yaitu Elga Andina, Shanti Dwi Kartika, dan Adib Hermawan. Elga Andina, selaku Analisis Legislatif Ahli Madya, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung Komisi X DPR RI dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan, termasuk program sekolah gratis. Kalteng dianggap sebagai salah satu daerah yang cukup maju dalam penerapan kebijakan tersebut.

“Komisi X ingin memahami implementasi kebijakan pendidikan dari berbagai daerah, tidak hanya kota-kota besar, agar kebijakan yang dibuat bisa lebih menyeluruh dan bermanfaat bagi semua,” ujar Elga.

Elga menambahkan bahwa setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, sehingga kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi setempat. “Kondisi di Jakarta dan Palangka Raya saja sudah berbeda, apalagi di daerah terpencil. Kami ingin memastikan semua masyarakat mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pendidikan,” tambahnya.