Disdik Kalteng Terima Kunjungan Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI Bahas Kebijakan Sekolah Gratis
PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menerima kunjungan dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI pada Kamis (20/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat analisis terkait kebijakan sekolah gratis yang diterapkan di Kalteng, serta sebagai bahan masukan bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif dan inklusif.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pintar lantai II Kantor Disdik Kalteng, hadir tiga perwakilan dari Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI, yaitu Elga Andina, Shanti Dwi Kartika, dan Adib Hermawan. Elga Andina, selaku Analisis Legislatif Ahli Madya, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung Komisi X DPR RI dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan, termasuk program sekolah gratis. Kalteng dianggap sebagai salah satu daerah yang cukup maju dalam penerapan kebijakan tersebut.
“Komisi X ingin memahami implementasi kebijakan pendidikan dari berbagai daerah, tidak hanya kota-kota besar, agar kebijakan yang dibuat bisa lebih menyeluruh dan bermanfaat bagi semua,” ujar Elga.
Elga menambahkan bahwa setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, sehingga kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi setempat. “Kondisi di Jakarta dan Palangka Raya saja sudah berbeda, apalagi di daerah terpencil. Kami ingin memastikan semua masyarakat mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pendidikan,” tambahnya.
Selain Disdik Kalteng, tim Pusat Analisis Keparlemenan juga berencana mengunjungi Dinas Pendidikan Kota serta beberapa sekolah untuk melakukan observasi langsung terkait implementasi program ini.
Sementara itu, Plt. Kadisdik Kalteng Muhammad Reza Prabowo, yang diwakili oleh Kepala Bidang SMK, Tutang, memaparkan bahwa program sekolah gratis merupakan salah satu program prioritas Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wagub H. Edy Pratowo. Program ini diharapkan akan terus berlanjut dengan Gubernur terpilih H. Agustiar Sabran dan Wagub H. Edy Pratowo.
Tutang menjelaskan bahwa tujuan dari program sekolah gratis ini adalah untuk meringankan beban biaya operasional sekolah, meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, serta membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Pembiayaan untuk program ini bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didanai APBN, Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan dari APBD, dan BOSDA untuk memastikan sekolah bebas pungutan, khususnya di jenjang pendidikan menengah dan khusus.
“Selain bantuan operasional, pemerintah juga menyalurkan bantuan seragam sekolah bagi siswa melalui APBD Dinas Pendidikan Kalteng,” ungkap Tutang.
Dengan adanya program sekolah gratis ini, diharapkan layanan pendidikan semakin membaik dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan berkualitas. Program ini juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga pendidik yang cukup serta tata kelola sekolah yang lebih berkualitas.
Hasil yang diharapkan dari program ini antara lain terjaminnya kegiatan belajar mengajar yang didukung dengan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang memadai, terwujudnya akses layanan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Swasta, serta meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.
Kunjungan Pusat Analisis Keparlemenan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap daerah di Indonesia.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
