Sikap diam Ardiansyah dinilai publik sebagai bentuk ketidaktransparanan pejabat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah.

SUMBO: Indikasi Mark-Up Harus Diselidiki

Ketua Umum SUMBO, Diamon, menegaskan besaran anggaran wallpaper itu perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ia mendesak rincian volume pekerjaan dan spesifikasi material dipublikasikan agar masyarakat dapat menilai kewajaran penggunaan anggaran tersebut.

“Jika benar hanya wallpaper, nilainya sulit diterima akal sehat,” tegas Diamon.

Diamon juga menilai proyek ini berpotensi memunculkan persepsi negatif serius terkait prioritas penggunaan APBD. Ia menyebut anggaran sebesar itu untuk satu paket wallpaper patut didalami lebih jauh oleh aparat pengawas internal maupun lembaga penegak hukum, mengingat nilai yang jauh melampaui kewajaran pengadaan material bangunan sejenis.

Muncul Saat APBD Kapuas Terpangkas Rp800 Miliar

Polemik ini mencuat di tengah kondisi fiskal Kabupaten Kapuas yang sedang tertekan. APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026 disepakati sekitar Rp2,574 triliun, turun sekitar Rp800 miliar dibanding APBD 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3,34 triliun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2025.

Penurunan anggaran itu merupakan dampak langsung dari kebijakan pemangkasan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Di tengah kondisi tersebut, alokasi Rp1,5 miliar untuk wallpaper satu unit rumah jabatan dinilai publik sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap situasi keuangan daerah.