“Dewan tidak ingin ada celah penyimpangan. Setiap rupiah pajak kendaraan harus benar-benar masuk ke kas daerah dan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” kata Bennie.

Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita

Baca JugaKewenangan Pusat, Joni Harta Desak Desentralisasi Tambang Rakyat di Kalteng
Baca JugaTindak Lanjut LHP BPK, DPRD Bentuk Pansus Pengawasan Keuangan Palangka Raya