Duh Gawat Ini! Tidak Berizin Aktivitas Tambang Pasir Milik BS dan KS di Kecamatan Rogojampi Diduga Dibekingi Polisi
“Hal itu termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa kegiatan Penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),”jelasnya.
Eksistensi pasal ini bukannya tak beralasan. Tentu berangkat dari paradigma konstitusi yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara. Sehingga, dalam hal ini tanah yang menjadi lokasi penambangan merupakan milik negara.
Untuk dapat menggunakannya harus mengurus perizinan yang telah diwajibkan. Apabila tidak, hal ini sama saja dengan menyerobot tanah milik negara.
“Dampak dari pertambangan ilegal.
Ketersediaan lahan yang semestinya berjalan baik, rusak akibat pertambangan ilegal. Bisa jadi masalah ekologi, resapan air dan longsor, rusaknya jalan desa, potensi konflik warga serta rusaknya potensi lainnya,”ujarnya.
GR menegaskan, tambang ilegal jelas tanpa memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berharap Aparat Penegak Hukum (APH) bisa segera menindaklanjuti dan menertibkan tambang² ilegal yang masih beroperasi di seluruh Kabupaten Banyuwangi, serta memberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
Reporter: Redho
Editor: Marko
