“Karena karakteristik wilayahnya berbeda, Kalteng memerlukan perhatian khusus dari pusat. Kalau alokasi anggaran malah dikurangi, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan infrastruktur?” tegasnya.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Kalteng berencana berkoordinasi dengan Balai PUPR dan pemerintah provinsi guna menyampaikan aspirasi langsung ke Kementerian PUPR, agar alokasi dana infrastruktur untuk Kalteng dapat ditingkatkan kembali.
“Kami akan sampaikan langsung agar ada evaluasi dari pusat. Jalan adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Kalau aksesnya rusak, aktivitas warga terganggu, harga kebutuhan naik, dan ekonomi daerah pun ikut terdampak,” tutur Lohing.
Ia menegaskan, DPRD Kalteng akan terus mengawal persoalan ini demi memastikan masyarakat, terutama di daerah pelosok, dapat menikmati akses jalan yang layak dan aman. (red)
