Menata Ulang Ormas di Kalimantan Tengah
Lebih dari itu, penanganan ormas bermasalah tidak boleh menggeneralisasi semua organisasi kemasyarakatan sebagai ancaman. Banyak ormas yang berperan positif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi menyeluruh yang dijanjikan gubernur harus dilakukan secara objektif dan transparan, dengan melibatkan partisipasi publik.
Pendekatan preventif yang ditekankan Agustiar melalui edukasi, pembinaan sosial, dan penguatan pemahaman hukum juga patut digarisbawahi. Tindakan represif tanpa menyentuh akar masalah hanya akan menciptakan lingkaran setan. Faktor ekonomi, sosial, dan minimnya pemahaman hukum yang kerap menjadi pemicu munculnya ormas bermasalah perlu ditangani secara komprehensif.
Kalimantan Tengah, dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah, memang menjadi magnet investasi. Namun, stabilitas keamanan dan kepastian hukum menjadi prasyarat mutlak bagi iklim investasi yang sehat. Investor tidak akan datang ke daerah yang diwarnai praktik-praktik intimidasi atau pungutan liar oleh oknum ormas.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah Kalimantan Tengah ini bisa menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Kombinasi antara ketegasan hukum, pendekatan kultural, dan sinergi lintas instansi dapat menjadi formula efektif dalam menata ulang peran organisasi kemasyarakatan.
Tentu saja, keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan. Tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan, baik ekonomi maupun politik, tidak boleh membuat komitmen ini surut di tengah jalan.
