PAN Soroti Lambannya Penurunan Kemiskinan di Kalteng: Tujuh Tahun Tak Sampai Satu Persen

Jubir Fraksi PAN DPRD Kalteng, Agie.

“Fakta di lapangan, masih banyak pengguna air permukaan, alat berat, dan penambang MBLB yang belum memiliki surat izin resmi dan tidak terdata dengan baik. Ini menyulitkan dalam hal pemungutan pajak,” tegasnya.

Fraksi PAN mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pendataan objek pajak, termasuk membentuk mekanisme yang transparan dan berbasis digital untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan daerah.

Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita

Tutup
KERJA SAMA DENGAN KAMI_20250629_231916_0000

You cannot copy content of this page