CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Keputusan pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace bentukan Amerika Serikat menuai kritik tajam dari kalangan pengamat. Kebijakan ini dinilai mengancam prinsip politik luar negeri bebas aktif sekaligus membawa risiko ekonomi dan keamanan di tengah persaingan AS-Tiongkok.
Pengamat Ekonomi Suherman menilai langkah strategis ini menandai pergeseran fundamental posisi Indonesia. Negara dikhawatirkan tidak lagi dipandang sebagai penengah kawasan, melainkan perpanjangan kepentingan geopolitik negara adidaya.
Sorotan utama tertuju pada proses pengambilan keputusan yang dinilai elitis. Bergabungnya Indonesia ke forum tersebut terjadi di tengah konsolidasi kekuasaan pasca-pemilu dengan ruang oposisi yang sangat sempit.
“Kita bisa lihat kondisi Indonesia saat ini hampir tak ada oposisi yang kuat. Hampir tak ada debat publik yang substansial, yang dibahas masih banyak seputaran legalitas ijazah,” ujar Suherman kepada wartawan Prokalteng, Selasa (27/1).
Ia menambahkan, kebijakan luar negeri strategis ini diputuskan dalam ruang tertutup elite, sementara rakyat hanya menjadi penonton dengan akses minimal memberikan masukan.
“Ini bukan ciri demokrasi yang matang. Ini adalah salah satu tanda politik luar negeri tanpa pengawasan publik,” tegasnya.
Dari aspek keamanan, kedekatan struktural dengan Washington dinilai menempatkan Indonesia dalam radar rivalitas global. Kawasan Indo-Pasifik yang seharusnya netral kini menjadi medan kontestasi AS dan Tiongkok.
Dengan memilih “satu meja” bersama AS, Indonesia berisiko kehilangan fleksibilitas bermanuver. Narasi bahwa aliansi ini memperkuat keamanan nasional justru dibantah keras.
“Kita tidak sedang memperkuat keamanan; kita sedang mengundang risiko geopolitik ke halaman rumah sendiri. Dan ini bukanlah pertanda baik untuk Indonesia,” ungkapnya.
Akademisi ekonomi pembangunan Universitas Palangka Raya itu juga memaparkan dampak ekonomi sebagai kekhawatiran terbesar. Meski kedekatan dengan AS mungkin menarik investor Barat, realitas neraca dagang menunjukkan Tiongkok masih menjadi mitra terbesar Indonesia.
Eskalasi ketegangan geopolitik dikhawatirkan dapat membuat Indonesia terjepit. Dampak pertama diprediksi memukul sektor ekspor, investasi, dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang kini mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar AS.
Publik diingatkan pada preseden awal 2025 ketika Indonesia bergabung dengan BRICS. Saat itu, tarif impor produk Indonesia sempat berguncang akibat respons kebijakan dagang AS. Kini, situasi sebaliknya bisa terjadi dengan Tiongkok.
“Diplomasi yang tidak netral pasti akan mahal ongkos ekonominya,” tutup Suherman mengingatkan pemerintah berhati-hati menavigasi dua kekuatan besar dunia.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.