CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Keputusan pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace bentukan Amerika Serikat menuai kritik tajam dari kalangan pengamat. Kebijakan ini dinilai mengancam prinsip politik luar negeri bebas aktif sekaligus membawa risiko ekonomi dan keamanan di tengah persaingan AS-Tiongkok.
Pengamat Ekonomi Suherman menilai langkah strategis ini menandai pergeseran fundamental posisi Indonesia. Negara dikhawatirkan tidak lagi dipandang sebagai penengah kawasan, melainkan perpanjangan kepentingan geopolitik negara adidaya.
Sorotan utama tertuju pada proses pengambilan keputusan yang dinilai elitis. Bergabungnya Indonesia ke forum tersebut terjadi di tengah konsolidasi kekuasaan pasca-pemilu dengan ruang oposisi yang sangat sempit.
“Kita bisa lihat kondisi Indonesia saat ini hampir tak ada oposisi yang kuat. Hampir tak ada debat publik yang substansial, yang dibahas masih banyak seputaran legalitas ijazah,” ujar Suherman kepada wartawan Prokalteng, Selasa (27/1).
Ia menambahkan, kebijakan luar negeri strategis ini diputuskan dalam ruang tertutup elite, sementara rakyat hanya menjadi penonton dengan akses minimal memberikan masukan.
“Ini bukan ciri demokrasi yang matang. Ini adalah salah satu tanda politik luar negeri tanpa pengawasan publik,” tegasnya.
Dari aspek keamanan, kedekatan struktural dengan Washington dinilai menempatkan Indonesia dalam radar rivalitas global. Kawasan Indo-Pasifik yang seharusnya netral kini menjadi medan kontestasi AS dan Tiongkok.
Dengan memilih “satu meja” bersama AS, Indonesia berisiko kehilangan fleksibilitas bermanuver. Narasi bahwa aliansi ini memperkuat keamanan nasional justru dibantah keras.
