Staf Ahli Bidang Kemsyarakatan dan SDM Hadiri Pelantikan Pengurus DPD dan DPC Lembaga Investigasi Negara

PALANGKA RAYA- Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasysarakatan dan SDM Hamka, mewakili Gubernur, hadir dalam acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Tahun 2025-2030, di Gedung Aula KNPI, Rabu (19/11/2025).

Acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan pelantikan Pengurus DPD dan DPC LIN oleh Ketua Panitia. Selanjutnya, seluruh Pengurus DPD dilantik secara langsung oleh Ketua Umum LIN Mohamad Yusuf, sedangkan Pengurus DPC LIN Kalteng dari 13 Kabupaten dan 1 Kota dilantik oleh Ketua DPD LIN Kalteng Tomy Sungket.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Staf Ahli Hamka menyampaikan selamat dan sukses bagi para pengurus baru LIN.

“Lembaga Investigasi Negara kami harapkan dapat menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkap Hamka saat membacakan sambutan Gubernur.

Pemprov Kalteng mengapresiasi peran LIN sebagai lembaga

non-pemerintah yang berdedikasi dalam melakukan investigasi, pengawasan, dan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum, termasuk dalam semangat pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat terbuka terhadap masukan, saran, dan Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah serta pelaksanaan program pembangunan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum LIN Mohamad Yusuf, mengingat kembali sejarah didirikannya LIN pada 27 Oktober 2017 sebagai respons atas lunturnya rasa nasionalisme dan maraknya pertikaian SARA. DPD LIN Kalimantan Tengah sendiri berdiri sejak 22 Oktober 2021, dan kini memasuki periode ke‑4

“Lembaga Investigasi Negara terus berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta supremasi hukum di seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.

Turut serta dalam acara ini perwakilan unsur Forkopimda, Pemerintah Kota Palangka Raya, para tokoh adat, politik, pemuda, ormas, LSM, komunitas, dan insan pers.