CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Ampera A.Y. Mebas mempertanyakan keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor batu bara yang dinilainya belum proporsional bagi daerah penghasil utama.
Menurut Ampera, sejumlah kabupaten seperti Barito Utara, Murung Raya, Kapuas, Barito Selatan, dan Barito Timur merupakan penyumbang royalti terbesar bagi Kalteng. Namun, masyarakat di daerah tersebut belum merasakan manfaat pembangunan yang sebanding dengan kontribusinya.
“Coba bayangkan, tapi apa yang kami dapat?” ujar Ampera di Palangka Raya, belum lama ini.
Ia menekankan, dana yang dihasilkan dari wilayah penghasil seharusnya dikembalikan secara proporsional untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah tersebut. “Dana itu seharusnya kembali ke daerah penghasil, agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” katanya.
Ketika ditanya apakah DBH benar-benar tidak kembali ke daerah asal, Ampera mengaku belum mengetahui secara pasti mekanismenya. “Nah, itu yang dipertanyakan,” ujarnya.
Selain ketimpangan DBH, Ampera juga menyoroti utang pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalteng yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Ia menilai keterlambatan pencairan dana tersebut turut membatasi ruang fiskal daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Kondisi ini jelas berdampak pada percepatan pembangunan di Kalteng,” pungkasnya.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
