Perbandingan ini menghadirkan ironi yang tidak sederhana. Secara indikator sosial, Palangka  Raya berada di atas Banjarmasin, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun  tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Dalam kerangka pembangunan konvensional, capaian  tersebut seharusnya cukup untuk menempatkan Palangka Raya pada posisi yang lebih unggul.  Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu, karena keunggulan di atas kertas ternyata belum cukup  untuk menang di lapangan.

Namun, realitas dalam penilaian daya saing menunjukkan arah yang berbeda. Fakta bahwa Banjarmasin menempati posisi teratas dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD  2025) mengindikasikan bahwa ukuran “kemajuan” tidak lagi bertumpu pada kualitas sosial  semata, melainkan pada kemampuan kota dalam menggerakkan aktivitas ekonomi secara nyata.  Keunggulan Palangka Raya dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM 2025) dan  pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan ekonomi yang  kompetitif. Artinya, bagus di indikator belum tentu kuat di ekonomi, dan di sinilah kelemahan  Palangka Raya mulai kelihatan.

Di sisi lain, kesamaan persoalan infrastruktur, terutama drainase dan potensi banjir di ketiga  wilayah menunjukkan bahwa predikat “kota maju” belum identik dengan tuntasnya persoalan  dasar perkotaan. Baik Palangka Raya maupun Banjarmasin masih menghadapi persoalan yang  sama. Artinya, keunggulan Banjarmasin bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena tetap  bisa tumbuh di tengah keterbatasan tersebut. Sedangkan Palangka Raya, kalau masalah  dasarnya saja masih berulang, wajar kalau publik mulai mempertanyakan kualitas  pembangunannya.