“Rasionalisasi terhadap kegiatan yang tidak prioritas akan dilakukan secara selektif,” jelasnya.

Edy menambahkan, pengelolaan anggaran harus mampu menghasilkan keluaran yang jelas dan terukur.

Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi.

“Selain efisiensi, belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi perhatian utama dalam rancangan APBD 2026. Pemerintah daerah juga berupaya menyesuaikan program prioritas dengan kebijakan pembangunan nasional,” kata Edy. (red)