Keterbatasan jaringan komunikasi juga masih menjadi persoalan. Meski teknologi seperti Starlink sudah tersedia, warga belum dapat memanfaatkannya secara maksimal karena keterbatasan listrik, fasilitas pendukung, dan literasi digital.
Akibatnya, masyarakat pedalaman masih menghadapi kesenjangan informasi yang besar.
Bambang menegaskan, ketertinggalan infrastruktur membuat berbagai program pemerintah pusat tidak dapat diterapkan di wilayah tersebut.
“Program ketahanan pangan seperti cetak sawah dan brigade pangan tidak bisa dijalankan karena akses menuju lokasi pertanian tidak memungkinkan,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi geografis ekstrem di Hulu Kapuas. Saat musim hujan, banjir merendam banyak desa dan melumpuhkan transportasi.
Namun memasuki musim kemarau, sungai-sungai surut sehingga jalur air tidak bisa dilintasi. Kondisi ini kerap memutus distribusi bahan pokok.
Beberapa desa, seperti Sei Hanyo, bahkan pernah mengalami banjir besar yang membuat mobilitas warga terhenti total.
Minimnya infrastruktur juga berdampak pada stagnasi ekonomi dan pengembangan UMKM. Warga yang memiliki usaha seperti menjahit, membuat kue, atau kerajinan tangan hanya dapat memasarkan produk di sekitar desa.
“Padahal, peluang ekonomi bisa berkembang jauh lebih besar jika akses jalan dan listrik tersedia dengan layak,” tegas Bambang.
Bambang berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten segera menyusun strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan antarwilayah.
Ia menilai, masyarakat di pedalaman Hulu Kapuas tidak boleh terus tertinggal dalam arus percepatan pembangunan. (red)
