“Kalau ada yang melanggar, akan dipersulit pasti,” tandas Agustiar.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemprov Kalteng mengoptimalkan PAD di tengah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Kontribusi perusahaan dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.

Baca JugaGubernur Kalteng Rekrut Mahasiswa Jadi Staf Ahli, Supaya Tau Sistem Birokrasi
Baca JugaPemprov Kalteng Tanggung Iuran Ratusan Ribu BPJS Kesehatan Warga Tak Mampu

Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita