Pemprov Kalteng mengklaim pencapaian pengentasan blank spot sudah mencapai 100 persen untuk pelayanan publik. Rangga memastikan bahwa kantor-kantor desa kini dapat mengakses layanan daring tanpa hambatan. Namun untuk cakupan wilayah secara menyeluruh, pemerintah masih merumuskan kebijakan lanjutan.
“Kami sudah bisa pastikan 100 persen online, tapi blank spot itu kan melihat secara utuh kewilayahan,” ujar Rangga. Ia menambahkan bahwa Gubernur akan melakukan intervensi jika diperlukan perluasan akses untuk seluruh wilayah desa.
Biaya operasional Starlink menjadi tanggung jawab masing-masing desa dengan nominal Rp780 ribu per bulan. Rangga menilai biaya tersebut sangat kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh untuk pelayanan publik. “Biayanya kecil sekali, Rp780.000 per bulan, namun manfaatnya luar biasa,” tegasnya.
Data Diskominfosantik per 16 Mei 2025 mencatat 376 desa dan kelurahan masih mengalami blank spot. Titik-titik tersebut tersebar di 11 kabupaten dan satu kota dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Seruyan (55 desa), Gunung Mas (50 desa), Lamandau (45 desa), Murung Raya (44 desa), dan Barito Timur (39 desa).
Target awal pemasangan 376 perangkat Starlink yang dijadwalkan selesai pada Agustus 2025 kini diklaim telah terlampaui dengan total 378 titik yang terpasang dan beroperasi.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
