Ansy juga mencatat, pada tahun 2023 ia juga berhasil meyakinkan KKP untuk memberikan bantuan kepada para nelayan dan masyarakat pesisir pantai di NTT.

Diantaranya bantuan excavator, 8 paket budidaya ikan bioflok, 3 unit mesin pembuat pakan, 1.000.000 benih ikan, 272 alat penangkap ikan, 20 unit mesin penangkap ikan, chest Freezer 4 unit, 94 unit coolbox, dan bantuan Kampung Nelayan Maju.

Baca JugaGas 3Kg dan Minyak Curah Diatas HET Hingga Harga Cabai Naik Jelang Ramadan di Kalteng
Baca JugaGMNI Kalteng Kecam Pernyataan Sahroni Sebut Wacana Bubarkan DPR “Orang Tolol”

“Dalam kerja sama dengan KLHK saya memberikan bantuan Kebun Bibit Rakyat kepada 11 kelompok tani sebesar Rp. 1,1 miliar, 50 ribu bibit produktif, Bantuan Pengembangan Perhutanan Sosial kepada 6 kelompok sebesar Rp. 300 juta, Pemulihan Lahan Kritis sebesar 600 juta, bantuan Instalasi Pengolahan Limbah Domestik, dan bantuan motor tiga roda enam unit,” lanjut Ansy.

Ansy juga melaporkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan Komisi IV berpihak pada petani, peternak, dan nelayan, mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan, dan memastikan konservasi ekosistem.

Baca JugaSahroni Sebut Wacana Bubarkan DPR Mental Tolol
Baca JugaGubernur Kalteng Temui Menhut RI di Jakarta

Karena itu ia tidak hanya berusaha hadir dan aktif berdiskusi dan menyampaikan aspirasi, tetapi turun langsung melakukan Kunjungan Kerja (Kunker), Kunjungan Spesifik dan Reses untuk melihat langsung kondisi lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Kantor saya ada di Senayan dan ada di rakyat. Dengan berkantor bersama rakyat saya dapat melihat langsung, menyerap berbagai aspirasi, menemukan titik masalah, dan menyampaikannya dalam rapat di Senayan. Dengan demikian ada ketersambungan antara konstituensi (masyarakat pemilih) dengan konsistensi, komitmen, dan integritas perjuangan di Senayan,” tegasnya.

Baca JugaRespons Dinas ESDM Usai DPR Soroti Kepatuhan Lingkungan Tambang di Kalteng
Baca JugaKetua KPU Kalteng Diperisa Hingga Dua Kali oleh Penyidik Kejati

Terus Berjuang untuk Rakyat

Ansy menjelaskan, selain sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, laporan tiga setengah tahun menjadi wujud nyata terima kasih dan penghargaannya kepada rakyat.

Masyarakat NTT, terutama Daerah Pemilihan (Dapil) NTT II yang meliputi Timor, Sumba, Rote dan Sabu wajib mendapatkan laporan kinerjanya di DPR.

Mereka adalah pemberi mandat kekuasaan agar dirinya bekerja optimal sebagai wakil rakyat di Senayan dalam menjalankan kerja anggaran, legislasi, dan pengawasan.