CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengkritik lambatnya penurunan angka kemiskinan di provinsi tersebut. Dalam tujuh tahun terakhir, penurunan yang terjadi disebut tak mencapai satu persen—sebuah indikator bahwa pertumbuhan ekonomi belum berdampak nyata bagi masyarakat kelas bawah.

Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Agie, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

Baca JugaKapuas Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Menembak Nasional Pangdam Cup 2025
Baca JugaFraksi Demokrat Soroti Mandeknya Pengembangan RSUD Doris Sylvanus Jadi Rumah Sakit Kelas A

“Penurunan kemiskinan relatif lambat, kurang dari satu persen dalam periode tujuh tahun terakhir, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif dan kurang berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan,” ujar Agie (14/5).

Menurutnya, kondisi itu mencerminkan belum maksimalnya pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang digagas pemerintah daerah. Ia menilai perlu adanya reorientasi kebijakan agar kebijakan sosial lebih tepat sasaran dan menyentuh masyarakat rentan.

Baca JugaPotensi Pajak BBM Capai Rp3 Triliun, DPRD Kalteng Minta Pemprov Tak Lagi Bergantung Dana Pusat
Baca JugaPemerintah Kapuas Genjot Pembangunan Infrastruktur di Dalam dan Luar Kota

“Program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jika tidak menyasar akar persoalan, maka hasilnya akan tetap stagnan,” katanya.

Selain soal kemiskinan, Fraksi PAN juga menyoroti lemahnya pendataan dan pengawasan dalam sektor pajak daerah. Agie menyebut masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya daerah seperti air permukaan, alat berat, dan penambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) tanpa izin resmi atau tidak tercatat secara administrasi.

Baca JugaGaji DPRD Kalteng Berpeluang Naik, Arton: Kami Hanya Fasilitasi Raperda
Baca JugaKomisi III DPRD Situbondo Disoal, LSM Sitijenar: Bolos Saat Bahas Raperda Lingkungan

“Fakta di lapangan, masih banyak pengguna air permukaan, alat berat, dan penambang MBLB yang belum memiliki surat izin resmi dan tidak terdata dengan baik. Ini menyulitkan dalam hal pemungutan pajak,” tegasnya.

Fraksi PAN mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pendataan objek pajak, termasuk membentuk mekanisme yang transparan dan berbasis digital untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan daerah.

Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita