KAPUAS, CYRUSTIMES.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah merampungkan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025.
Tahap akhir dokumen lima tahunan itu dipaparkan dalam rapat koordinasi di Aula Bapperida Kapuas, Jumat, 28 November 2025.
Rapat dibuka Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai mewakili Bupati Kapuas, diikuti Kepala Bapperida Ahmad M. Saribi dan Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie.
Saribi menyebut ekspos ini sebagai batu pijakan terakhir sebelum RPKD disahkan. Dokumen tersebut, ujar dia, diramu dari regulasi nasional, data kemiskinan resmi, dan rangkaian konsultasi publik.
“Ini bentuk komitmen pemerintah daerah mewujudkan Kapuas Bersinar melalui kerja lintas sektor yang lebih terpadu,” kata Saribi.
Data terbaru menunjukkan angka kemiskinan Kapuas pada 2024 berada di 5,2 persen lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemerintah menargetkan turun menjadi 5,0 persen pada 2025 atau sekitar 19.200 jiwa. Target itu dibarengi migrasi data P3KE dan STKS menuju DT-SEN agar intervensi lebih tepat sasaran.
“Akar persoalan yang dihadapi masih klasik, akses layanan dasar yang timpang, rendahnya produktivitas, kerentanan geografis, hingga ketidaktepatan bantuan sosial,” ujarnya.
Lebih lanjut, RPKD 2025–2029 disusun seirama visi Kapuas Bersinar, penguatan UMKM dan keterampilan kerja, perluasan perlindungan sosial adaptif, pembangunan permukiman dan sanitasi, mitigasi bencana, serta penguatan nilai sosial komunitas.
“Program prioritasnya mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem berbasis data by name by address, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, perluasan akses pendidikan, kesehatan, sampai penataan kawasan kumuh,” kata Saribi menutup laporannya.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, Bupati menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan sekadar urusan angka.
“Setiap statistik adalah manusia, dan setiap manusia berhak hidup lebih baik,” ujarnya. Pemerintah daerah juga menyesuaikan langkah dengan target nasional pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menuntaskan kemiskinan absolut pada 2027.
Sekda mengingatkan pentingnya kolaborasi dari perusahaan lewat CSR, perguruan tinggi, hingga komunitas lokal. Seluruh perangkat daerah diminta bergerak seirama mendukung kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Wiyatno–Dodo.
Rapat dihadiri instansi vertikal, perangkat daerah, camat, perbankan BUMN–BUMD, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan unsur TKPKD.
Pemerintah berharap paparan final ini menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan untuk menurunkan kemiskinan secara nyata dan menjaga Kapuas tetap berada di jalur pembangunan yang inklusif. (*)
