SITUBONDO – Pemberian sebuah nama pembagunan Gedung Olahraga (GOR), Gelora Bung Karna, menjadi perbincangan publik dan dinilai sangat tidak pantas. Sebab, sesuai peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan nama rupa bumi harus menghindari nama orang yang masih hidup.

Pembangunan tersebut, sudah diresmikan oleh Bupati di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, kemaren lusa. Namun, hal tersebut menjadi sorotan banyak masyarakat setempat. Mulai dari, pemberian nama rupa bumi hingga penggunaan anggaran pembangunan.

baca jugaDapat Proyek Dari DPUPP, Sejumlah Rekanan Penyedia Barjas Mengeluh

Untuk diketahui, terkait penggunaan anggaran pembangunan gedung olahraga yang rencanannya akan diberikan nama gelora bung karna, awalnya Rp. 22 Milliar, tiba-tiba berubah menjadi Rp. 30,8 Milliar tanpa sepengatahuan DPRD Setempat, yang seharusnya dikonsultasikan minimal ada surat pemberitahuan oleh Pemkab Situbondo. Kata Johantono, Anggota DPRD Situbondo, dikutip dari Kompas.com, Kamis (20/6/2024).

Tak hanya soal penggunaan anggaran, terkait pemberian nama Gor. Yuda Yulianto, selaku Koordinator Bidang Kajian dan Riset PC Lakpendam NU Kabupaten Situbondo, mengaku sangat menyayangkan atas pemberian nama tersebut, dinilai kalau gelora bung karna itu tidak bermuatan sejarah sama sekali.

baca jugaPengawasan Dinas PUPP Bidang SDA Lemah! Pekerjaan Rehabilitasi Tersier Baru  Seminggu Sudah Hancur

”Dimana letak bermuatan sejarahnya, beda halnya dengan pemberian nama gelora bung karno, ia merupakan sang proklamator kemerdekan RI, ” Katanya.

Lanjud Yuda, menjelaskan bahwa, sesuai Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupabumi, Jum’at, 21 Juni 2024.

baca jugaTakut Ketahuan, CV. Najwa Sembunyikan Papan Informasi Kegiatan Kerja

Pada Pasal 3 dalam penamaan harus menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

Penamaan ini bukan sekadar soal penamaan, kata dia. Tapi Ada dimensi sejarah dan juga ta’at terhadap aturan, jika pemimpin sudah melanggar, menabrak aturan berarti tidak patuh terhadap administrasi pemerintahan, hal tersebut sangat membahayakan.

”Kami selaku Bidang Kajian dan Riset PC Lakpesdam NU Situbondo, merekomendasikan kepada Bupati Situbondo untuk membatalkan penamaan GOR Bung Karna yang akhir-akhir ini viral,” Tutupnya.