Kuala Kapuas- Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi II DPRD Kapuas, dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, di ruang rapat gabungan,”Senin 12 Juni 2023.
Rapat dipimpin langsung oleh, Ketua Komisi II DPRD Kapuas, H. Ahmad Baihaqi, S.pd, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD H. Darwandie, SH. MH dan Anggota Komisi II DPRD Algrin Gasan, S.Hut.
“Ikut hadir peserta rapat tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kusmiatie, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Eddie Rese, Camat Dadahub, Karya Y Singan, beserta staf pegawai Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan PPL wilayah setempat.
Usai dari gelar rapat, Ketua Komisi II DPRD Kapuas, H. Ahmad Baihaqi, S.pd mengatakan terkait RDP Komisi II DPRD Kapuas dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, menyikapi dari tahun 2022 yang telah lewat, masih ada didaerah-daerah Kecamatan, pertanian kita diserang hama dan virus Tungro.
Tentunya dalam hal ini kesiapan Dinas sesegera mungkin mengevaluasi tumbuh kembangnya masalah padi masyarakat petani kita, agar nantinya didalam produksi tidak terjadi lagi seperti tahun yang lewat.
Sedangkan untuk kesiapan, kita bergandeng tangan dan tentunya backup Dewan dalam masalah anggaran, agar nanti diketahanan pangan mempunyai lumbung, supaya masyarakat kita yang kekurangan pangan bisa dibantu sesegera mungkin,”ujar H. Ahmad Baihaqi.
Ditambahkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas H. Darwandie, tujuan dari rapat hari ini kita ingin menyamakan persepsi kita terkait upaya kita mencegah, kemudian menghindari kegagalan ditahun 2022 lalu, yaitu gagal panen akibat serangan hama dan virus kongro.
Hari ini kita hadapkan BPP, PPL termasuk Camat dalam penguatan moral pelaksanaan pemerintahan ditingkat kecamatan bersama dengan Dinas leading sector, yaitu Dinas pertanian dan Dinas Ketahanan pangan,”terangnya.
“Ada catatan penting bagi kita bahwa di tahun 2023 ini, ada tanda-tanda terjadi kegagalan lagi, karena masih adanya serangan hama wereng hijau, ulat grayak dan juga adanya serangan dari burung, yang ditahun sebelumnya tidak ada.
“Apalagi ditambah sekarang ini dengan cuaca ekstrem yang berpengaruh dan ini berkontribusi juga terhadap kegagalan panen ditahun 2023 ini,”kata H. Darwandie.
Sambungnya, untuk di Dinas Ketahanan Pangan ada beban juga bagi kita di APBD perubahan ini, karena kita memang akan dibantu oleh Anggaran APBN untuk membangun tujuh (7) lumbung padi yang Anggaranya satu (1) miliar satu lokasi.
“Tetapi kita dihadapkan dengan dana pendamping 10%, kalau tujuh (7) miliar berarti 700 juta kita harus siapkan, agar bisa dapatkan pembangunan tujuh (7) lumbung padi.
Lanjutnya,”tujuh (7) lumbung padi ini nanti sangat Bermanfaat sekali, karena Ketahanan Pangan memprogramkan adanya Pencanangan Cadangan Pangan Daerah, untuk antisipasi kita kalau nantinya ada terjadi kerawanan pangan,”pungkas H.Darwandie.
