CYRUSTIMES, KAPUAS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, menghadiri Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, bertempat di Aula Kantor BKAD Kapuas, pada Senin (8/9).

Pertemuan ini membahas pemeriksaan kinerja terkait kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan di Kapuas.

Didampingi jajaran penting, seperti Plt. Inspektur, Kepala BKAD, Plt. Kepala Dinas Pertanian, serta kepala dinas terkait lainnya, Sekda menyampaikan bahwa Kapuas punya peran besar sebagai lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

“Produksi padi kita nomor satu. Kita siap terus bergerak, baik lewat ekstensifikasi maupun intensifikasi yang sudah berlangsung di lapangan,” kata Sekda Usis.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya koordinasi dalam program cetak sawah dan optimasi lahan yang mencapai 40 ribu hektare. Menurutnya, tanpa data yang akurat dan komunikasi yang baik antar pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah, program bisa terhambat.

“Kita butuh komunikasi sejak awal. Jangan sampai di lapangan muncul penolakan dari masyarakat atau masalah lahan yang tidak sesuai. Sosialisasi harus kuat agar masyarakat paham dan ikut mendukung,” ujarnya.

Dia juga menyinggung kawasan Dadahup, salah satu wilayah strategis yang sudah punya infrastruktur irigasi dan jalan, namun pemanfaatannya masih belum maksimal.

“Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggugah semangat masyarakat untuk mau mengelola lahan. Kalau dikelola serius, potensi hasilnya besar. Harapan kami, pendampingan dari Kementerian Pertanian jangan cuma sampai target luasan, tapi lanjut sampai tanam dan panen,” jelasnya.

Di akhir pertemuan, Sekda Kapuas menegaskan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. “Kami siap terbuka, bantu data dan dokumen yang dibutuhkan. Ini kesempatan bagus buat kita semua memperbaiki langkah dan memperkuat peran Kapuas sebagai penyangga ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Sekda berharap hasil pemeriksaan nanti bisa jadi bahan evaluasi bersama antar kementerian, provinsi, dan kabupaten untuk mendorong produktivitas lahan serta memperkuat peran Kapuas di sektor pertanian nasional.