CYRUSTIMES, JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto seharusnya sudah bebas bersyarat sejak 25 Juli 2025 lalu. Pembebasan yang baru terlaksana pada Sabtu (16/8) dinilai terlambat berdasarkan hasil peninjauan kembali (PK) yang telah dikabulkan Mahkamah Agung.

“Karena sudah melalui proses asesmen, dan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu,” ujar Agus di Istana Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Baca JugaIbu Rumah Tangga di Kapuas Ditangkap, Simpan Hampir 20 Gram Sabu
Baca Juga[Update] Korupsi Pascasarjana UPR, Kejari Palangka Raya Periksa 80 Saksi dari Toko

Agus menekankan bahwa mantan Ketua DPR tersebut tidak wajib lapor setelah bebas karena telah membayar denda subsidier. Hal ini berbeda dengan pernyataan Dirjen Pemasyarakatan yang sebelumnya menyatakan Novanto masih harus menjalani wajib lapor hingga April 2029.

Pengurangan Hukuman Melalui PK

Baca JugaSejumlah Anggota DPRD Kotim Dipanggil Kejati Kalteng Terkait Dugaan Korupsi Alat Berat
Baca JugaPemkab Kapuas Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Basarang

Pembebasan Setya Novanto dimungkinkan setelah MA mengabulkan permohonan PK yang mengurangi hukuman dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Putusan nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Putusan peninjauan kembali kepada yang bersangkutan dikurangi masa hukumannya,” kata Agus menjelaskan dasar pembebasan tersebut.

Baca JugaAdvokat Halim Kritik Bebas Bersyarat Setya Novanto Tidak Perlu Wajib Lapor
Baca JugaPemkab Kapuas Bahas Strategi Kelola Sampah Menuju Target Nasional 2029

Setya Novanto awalnya dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013 pada 24 April 2018. Selain hukuman penjara, dia juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsidier tiga bulan kurungan dan uang pengganti US$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.

Perjalanan Karier Politik Setya Novanto

Sebelum terseret kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto merupakan tokoh yang sudah malang-melintang di perpolitikan Indonesia. Karier politiknya dimulai sebagai kader Kosgoro pada 1974 dan menjadi anggota DPR Fraksi Partai Golkar pertama kali pada 1998.

Novanto berhasil mengamankan kursi parlemen selama enam periode berturut-turut hingga 16 Desember 2015. Dia pernah menduduki posisi strategis sebagai Ketua Umum Partai Golkar (17 Mei 2016 – 13 Desember 2017) dan Ketua DPR (30 November 2016 – 11 Desember 2017).

Kronologi Kasus Korupsi e-KTP

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus mega proyek e-KTP pada 17 Juli 2017. Kasus bermula saat Kemendagri pada 2009 merencanakan pengajuan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP) dengan komponen Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Proyek e-KTP merupakan program nasional untuk memperbaiki sistem data kependudukan Indonesia dengan target selesai pada 2013. Lelang e-KTP dimulai sejak 2011, namun banyak bermasalah karena terindikasi penggelembungan dana.

Kasus korupsi e-KTP terendus akibat kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. KPK kemudian mengungkap kongkalikong sistemik yang melibatkan birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek sepanjang 2011-2012.

Kerugian Negara Triliunan Rupiah

Korupsi mega proyek secara berjemaah ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun. Keterlibatan Setya Novanto semakin kuat setelah namanya disebut dalam sidang perdana kasus dengan dua mantan pejabat Kemendagri, Sugiharto dan Irman, sebagai terdakwa.