Tower 4G, Keadilan yang Tertunda
Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, MA
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Dapil Kalimantan Utara
Jakarta-Bulan April tahun 2020 saya menemui sahabat dan senior saya Johny Plate, yg menjabat sebagai Menteri Kominfo. Saya menyampaikan pada beliau kondisi Dapil saya di Kalimantan Utara, dimana anak-anak sekolah kesulitan untuk belajar. Pandemi Covid 19 mengharuskan mereka belajar dari rumah, secara daring/online.
Saya memohon agar Kominfo membantu perluasan jangkauan internet di pedesaan Kalimantan Utara. Beliau menyampaikan bhw tidak ada anggaran APBN karena anggaran BAKTI Kominfo utk pelayanan jaringan pedalaman yang berasal dari pungutan terhadap operator telekomunikasi sangat terbatas. Dan pada saat itu ada 12.500 desa di Indonesia yg belum terjangkau internet.
Anggaran APBN untuk tahun 2020 hanya mampu untuk membangun tower di 1209 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Kami pun bersepakat untuk melakukan lobby-lobby kepada para pihak untuk memperjuangkan masalah ini. Beliau berbicara di Ratas Kabinet dan Kemenkeu, saya juga bergerilya dengan para kolega Fraksi PDI Perjuangan yang bertugas di Komisi 1 dan Badan Anggaran DPR. Akhirnya APBN tahun 2020 diketok anggaran untuk pembangunan tower daerah 3T di 4.200 desa utk tahun 2021 dan 3704 desa untuk tahun 2022 (multi years).
Jadi diharapkan pada akhir tahun 2022, sebanyak 9.113 desa dan kelurahan daerah terpencil itu akan seluruhnya dapat mengakses internet. Sisanya sebanyak 3.435 desa non-3T akan dibangun dengan penugasan kepada operator seluler.
