CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menandai 100 hari kerja Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo dengan sejumlah program yang diklaim langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Fokus utama berada pada layanan pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi desa.
“Orientasi pembangunan kami jelas: keberpihakan pada masyarakat kecil melalui program-program nyata,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam konferensi pers 100 Hari Kerja di Istana Isen Mulang, Senin, 2 Juni 2025.
Salah satu program unggulan yang tengah dipersiapkan adalah Kartu Huma Betang Sejahtera. Kartu ini akan mengintegrasikan berbagai bentuk bantuan sosial dan subsidi layanan dasar untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, hingga pasar murah. “Kami sedang menyusun data penerima manfaat agar program ini tepat sasaran,” ujar Leonard.
Di bidang pendidikan, Pemprov mulai merealisasikan program Huma Betang 1 Rumah 1 Sarjana melalui subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi 3.060 mahasiswa di 32 perguruan tinggi. Selain itu, 4.339 papan tulis interaktif telah didistribusikan, disertai instalasi panel surya dan koneksi internet berbasis Starlink untuk sekolah-sekolah pelosok.
“Ini investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas SDM Kalimantan Tengah,” kata Leonard.
Untuk sektor kesehatan, Pemprov menggelar layanan pemeriksaan gratis di 195 puskesmas, termasuk operasi katarak dan bibir sumbing, serta layanan kehamilan dan USG tanpa biaya. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, prevalensi stunting di Kalteng menurun 1,4 persen menjadi 22,1 persen. Pemprov menargetkan angka itu turun menjadi 20,6 persen pada akhir tahun.
Pemerintah juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi serta kerja sama dengan BKKBN melalui program GENTING (Gerakan Terpadu Intervensi Gizi Terintegrasi) untuk mempercepat penurunan angka stunting.
Di sektor ekonomi, program Koperasi Merah Putih telah terbentuk di seluruh 1.571 desa dan kelurahan. Program ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 22 Mei lalu. “Kami ingin ekonomi desa tumbuh dari bawah, tidak tergantung pada pasar besar,” ujar Leonard.
Subsidi harga ikan sebesar Rp10.000 per kilogram juga telah disalurkan untuk 2.275 kilogram hasil tangkapan nelayan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan lewat empat unit Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) di Kota Palangka Raya. Layanan ini mencakup 55 sekolah dan dua puskesmas, menyasar 15 ribu siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemprov berencana menambah sembilan unit SPPG di enam kabupaten/kota.
Pemprov juga mengusulkan pembentukan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial untuk tingkat provinsi dan sembilan kabupaten, sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan nonformal.
Program pasar murah telah menjangkau 1.432 desa dengan total 140 ribu paket sembako bersubsidi. Di bidang infrastruktur, jalan penghubung Palangka Raya–Kuala Kurun sepanjang 152 kilometer kini telah berfungsi penuh, memangkas waktu tempuh dari empat jam menjadi dua setengah jam.
