PALANGKA RAYA- Wakili Gubernur, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng Sunarti membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) per 31 Oktober 2025 di Aula Eka Hapakat , Rabu (3/12/2025).
Hadir dalam Rakor ini Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pengelola Realisasi Anggaran pada Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Akhmad Husain saat membacakan Laporan Plt. Sekda Kalteng menyampaikan tujuan pelaksanaan Rakor Tepra adalah untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, baik realisasi fisik maupun keuangan, mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu Triwulan I 20%, Triwulan II 50%, Triwulan Ill 85%, dan tanggal 15 November tahun berjalan sebesar 100% fisik; serta untuk meminimalisir masalah dan identifikasi hambatan penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah serta mencari solusi untuk meningkatkan penyerapan.
Selain itu juga disampaikan data realisasi anggaran per tanggal 31 Oktober 2025 untuk realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 5,1 Triliun lebih atau 61,28% dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp 8,35 Triliun, sedangkan realisasi fisik 67,64%.
“Dengan demikian, dibandingkan target sebesar 90% per 31 Oktober 2025, terjadi deviasi minus sebesar -28,72% (realisasi keuangan masih rendah)”, ujarnya.
Sebagai informasi Belanja APBD tertinggi diraih oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi keuangan Rp 70,8 Miliar lebih atau 87,45% dari total pagu anggaran perubahan Rp 81 Miliar lebih, sedang realisasi fisik mencapai 91,28%.
Peringkat kedua diraih oleh Dinas Perhubungan, Realisasi keuangan Rp 30,8 Miliar lebih atau 82,55% dari total pagu anggaran perubahan Rp 37,4 Miliar lebih, sedangkan realisasi fisik 100%. Dan peringkat ketiga Biro Perekonomian, realisasi keuangan sebesar Rp 1,6 Miliar lebih atau 82,19% dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp 2,05 Miliar lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 84,00%.
Sedangkan Belanja APBD terendah 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Realisasi keuangan Rp 56,2 Miliar lebih, atau 20,23% dari total pagu Anggaran perubahan Rp 278,3 Miliar lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 45%; Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi keuangan sebesar Rp 158 Miliar lebih atau 24,93% dari total pagu anggaran perubahan Rp 636 Miliar lebih, sedang realisasi fisik 26,43%; Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi Keuangan Rp 70,7 Miliar lebih atau 32,59% dari total Pagu anggaran perubahan sebesar Rp 217,2 Miliar Lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 37,79%.
Sementara itu untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah capaian Realisasi keuangan Rp 14,9 Triliun lebih atau 57,04% dari Total pagu anggaran Rp 26,2 Triliun lebih, sedangkan Realisasi fisik sebesar 62,24%, masih -27,96% dari target 85% per tanggal 31 Oktober 2025 (realisasi keuangan masih rendah).
Untuk Belanja APBD tertinggi 3 (tiga) Kabupaten/Kota diraih oleh Kabupaten Katingan, realisasi keuangan Rp 1 Triliun lebih atau 70,20% dari total pagu anggaran Rp 1,4 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 72,77%; Kota Palangka Raya, realisasi keuangan Rp 1,02 Triliun lebih atau 67,63% dari total pagu anggaran Rp 1,5 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 76,13% dan Kabupaten Gunung Mas, realisasi keuangan Rp 926,2 Miliar lebih atau 66,86% dari total pagu anggaran Rp 1,3 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 69,11%.
“Belanja APBD terendah 3 (tiga) Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Barito Utara, realisasi keuangan Rp 1,4 Triliun lebih atau 47,00 % dari total pagu anggaran Rp 3,08 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik sebesar 60,41%; Kabupaten Kapuas, Realisasi keuangan Rp 2,1 Triliun Lebih atau 49,39% dari total pagu anggaran Rp 4,2 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 55,45%; Kabupaten Seruyan, realisasi keuangan Rp 713,7 Miliar lebih atau 50,38% dari total pagu anggaran Rp 1,4 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 53,54%”, ungkapnya.
Pada kesempatan itu juga Asisten Administrasi Umum Sunarti saat membacakan sambuta Gubernur menyampaikan Gubernur dan Wagub Edy Pratowo ingin mendorong pembangunan Kalimantan Tengah Yang merata dan berkeadilan, hingga ke pedalaman Ini tertuang dalam Visi-Misinya dan mendukung Asta Cita Presiden, pengelolaan anggaran Yang cepat, tepat, dan akurat menjadi kunci.
Rakor ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan percepatan, guna memastikan anggaran berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Saya mengapresiasi 3 Perangkat Daerah Provinsi dan 3 Pemerintah Kabupaten yang serapan Anggarannya sudah tinggi. Terus pertahankan dan tingkatkan, dengan mengedepankan kualitas kegiatan. Namun demikian, seperti tadi dilaporkan, secara umum realisasi anggaran keuangan dan fisik, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalteng, sampai Bulan Oktober 2025, masih belum mencapai target,” lanjutnya.
Untuk mencapainya diperlukan komitmen seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga mampu mempercepat penyerapan anggaran pada Triwulan 4, yang kurang dari 20 hari lagi. Selain itu efisiensi perlu kita jawab dengan inovasi serta kerja sama untuk mendorong realisasi anggaran, agar terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, serta tentu saja tepat aturan.
“Perlu saya ingatkan, jangan hanya mengejar target, kemudian asal belanja. Serapan anggaran bukan hanya bagus, tetapi programnya harus bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat, Selaraskan program kegiatan dengan ASTA CITA Presiden dan Visi Kalteng Berkah Kalteng Maju, terutama Program Prioritas Huma Betang Sejahtera,” pungkasnya.
Melalui Asisten Administrasi Umum, Gubernur Agustiar juga mengimbau, agar pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu, selain itu, optimalkan belanja produk buatan dalam Negeri, agar dapat memajukarn IKM dan UMKM.
