Kekecewaannya kian menguat, karena slogan nilai moral yang sempat menjadi kebanggaan politik ternyata tak tercermin dalam mutu kerja nyata. Pembangunan yang seharusnya menjadi wujud pelayanan publik justru kembali dihantui aroma kesepakatan kotor.
Jika slogan hanya jadi pajangan, maka masa depan pembangunan Situbondo akan kembali dipertaruhkan oleh kepentingan gelap segelintir orang.
Lalu siapa yang bermain dalam pusaran dugaan ijon proyek tersebut?
Apakah praktik ini terjadi di level kontraktor semata, atau justru melibatkan oknum di lingkup dinas teknis, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK) yang memiliki kendali penuh atas spesifikasi, penunjukan penyedia, dan pengawasan pekerjaan?
Sejumlah kalangan menilai, pola yang terjadi bukan lagi kesalahan pelaksana di lapangan, melainkan sistem kerja yang sudah tertata dari hulu ke hilir.
Bersambung. . . . . . .
Tinggalkan Balasan