Kepala BKPSDM Diduga Bungkam Soal Pengaduan Warga, Padahal Bupati Minta Koordinasi Aktif
SITUBONDO – Kritik tajam mengarah kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo, Samsuri, dinilai tidak memberikan respons terhadap pengaduan warga terkait tidak keluarnya surat pemberhentian tenaga honorer.
Padahal, Bupati Situbondo, telah secara tegas menyarankan agar setiap aduan masyarakat ditanggapi dengan koordinasi lintas sektor. Ketidakhadiran sikap proaktif dari BKPSDM memunculkan tanda tanya besar tentang komitmen instansi ini terhadap transparansi dan pelayanan publik yang akuntabel.
Kepala BKPSDM hingga kini belum memberikan respons, Warga kelurahan Dawuhan yang menanyakan soal surat pemberhentian honorer tersebut, sejak beberapa waktu lalu, mengaku kecewa dengan sikap diam pihak BKPSDM.
“Sudah kami sampaikan aduannya, tapi tidak ada tindak lanjut atau konfirmasi apa pun. Ini seperti dianggap angin lalu,” ujar Panji, warga Kelurahan Dawuhan.
Sementara itu, kata Panji, Bupati dalam pesan What-Appsnya menyarankan untuk menghubungi Samsuri, selaku leading sektornya. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) wajib membuka ruang dialog dengan masyarakat, serta segera melakukan klarifikasi dan koordinasi apabila ada laporan yang masuk.
“Pelayanan publik bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal kepercayaan. Jika ada aduan, segera tindak lanjuti dan koordinasikan dengan instansi terkait. Jangan didiamkan,” tegas pria berbadan bongsor ini.
Sikap pasif Kepala BKPSDM ini dinilai bertolak belakang dengan arahan pimpinan daerah, dan dikhawatirkan dapat mencoreng citra reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan.
Tinggalkan Balasan
