CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyaluran berbagai bantuan sosial dan ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah. Skema baru ini ditujukan untuk memangkas rantai distribusi dan menggerakkan ekonomi lokal secara langsung.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden menjelaskan strategi ini dalam Rapat Temu Mitra Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026 di Aula Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 20 Januari 2026.
Masyarakat cukup datang ke koperasi dan melakukan transaksi dengan kartu Huma Betang Sejahtera. Bantuan dapat langsung diterima tanpa melalui rantai distribusi yang panjang dan berbelit.
“Masyarakat cukup datang ke koperasi, melakukan transaksi dengan kartu Huma Betang Sejahtera, dan bantuan bisa langsung diterima. Ini akan memangkas rantai distribusi dan menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Herson.
Stimulus Ratusan Juta untuk 50 Koperasi
Melalui program Huma Betang Sejahtera, Pemprov Kalteng menargetkan minimal 50 koperasi aktif pada tahun 2026 untuk menerima bantuan stimulus. Setiap koperasi akan mendapat bantuan Rp200-300 juta yang bersifat bergulir.
Gubernur Kalteng menaruh harapan besar agar koperasi benar-benar menjadi pengungkit ekonomi desa. Dengan skema bergulir, bantuan yang diberikan diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang.
Herson menjelaskan koperasi ke depan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa. Lebih dari itu, koperasi akan menjadi ujung tombak penyaluran bantuan pemerintah yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Dukungan Infrastruktur Digital
Untuk mendukung operasional koperasi, Pemprov Kalteng pada 2026 akan mengalokasikan dukungan internet satelit di sejumlah titik prioritas. Dukungan ini penting mengingat banyak koperasi berada di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan internet konvensional.
Akses internet menjadi krusial dalam sistem penyaluran bantuan berbasis kartu Huma Betang Sejahtera. Tanpa koneksi internet yang memadai, transaksi tidak dapat dilakukan secara real-time dan transparan.
Herson juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan kelonggaran pemanfaatan aset daerah. Baik melalui pinjam pakai maupun skema hibah dapat menjadi solusi sementara bagi koperasi yang belum memiliki gedung sendiri.
Kolaborasi Lintas Sektor
Rapat Temu Mitra ini dihadiri berbagai pihak termasuk perwakilan Kodam XII/Tanjungpura, BUMN PT Agrinas, serta perbankan nasional dan daerah seperti BRI, BNI, dan Bank Kalteng. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan program.
Pemprov Kalteng menargetkan adanya kesepahaman lintas sektor untuk mempercepat pembangunan gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih. Percepatan ini harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan agar tidak hanya bersifat administratif.
Herson menegaskan rapat ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan. Komitmen pemerintah pusat ini harus diimplementasikan dengan dukungan penuh pemerintah daerah.
Tinggalkan Balasan