CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Harga daging sapi di Kota Palangka Raya melonjak signifikan mencapai kisaran Rp135 ribu hingga Rp145 ribu per kilogram. Lonjakan ini dinilai memberatkan masyarakat dan berpotensi memicu dampak ekonomi lebih luas jika tidak segera ditangani.
Pengamat Ekonomi Suherman menyoroti angka tersebut mengindikasikan tekanan serius dari sisi pasokan hingga distribusi. Kenaikan harga bukan tanpa sebab, melainkan akibat tekanan pasokan, distribusi, serta meningkatnya biaya produksi dan logistik yang dibebankan kepada konsumen.
“Kenaikan ini bukan tanpa sebab. Terdapat tekanan dari sisi pasokan, distribusi, serta meningkatnya biaya produksi dan logistik yang akhirnya dibebankan kepada konsumen,” ujar Suherman.
Akademisi Universitas Palangka Raya ini menjelaskan kondisi diperparah oleh ketergantungan Palangka Raya terhadap pasokan daging dari luar daerah. Produksi daging lokal belum cukup kuat menopang kebutuhan konsumsi masyarakat secara mandiri, sehingga daerah sangat rentan terhadap gejolak eksternal.
Ketika pasokan dari daerah pemasok terganggu atau biaya distribusi merangkak naik, harga di tingkat konsumen langsung melonjak. Jika tidak dikelola baik, kondisi ini dapat mendorong inflasi pangan daerah berkepanjangan.
Dampak kenaikan harga sangat terasa pada daya beli masyarakat. Pangan menyerap porsi terbesar pengeluaran rumah tangga di daerah ini.
“Kenaikan harga daging sapi, beras, dan bahan pokok lain akan memaksa rumah tangga mengurangi konsumsi atau mengalihkannya ke pangan lebih murah. Ini berisiko menurunkan kualitas konsumsi gizi masyarakat,” paparnya.
Suherman mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, tekanan harga pangan dapat meningkatkan inflasi daerah. Jika laju inflasi bergerak lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat, kesejahteraan riil dipastikan menurun.
Menurunnya daya beli juga menjadi sinyal bahaya bagi roda perekonomian daerah. Konsumsi rumah tangga adalah motor utama pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya.
“Ketika harga pangan naik dan pendapatan riil masyarakat tertekan, belanja non-pangan pasti dikurangi. Dampaknya, sektor perdagangan, jasa, dan UMKM akan ikut melemah,” jelasnya.
Suherman mendesak pemerintah memberikan solusi pada perbaikan sisi pasokan dan sistem distribusi. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok melalui kerja sama antardaerah pemasok dan operasi pasar.
Namun, strategi jangka menengah dan panjang jauh lebih krusial. Pemerintah daerah diminta memperkuat produksi pangan lokal dan tidak terus bergantung pada suplai dari luar.
“Kalteng memiliki potensi lahan dan pakan alami sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan optimal. Mestinya program food estate bisa mengakomodir supply bahan pangan. Kalau tidak salah ada food estate peternakan sapi di Sukamara, bagaimana kabarnya sekarang?” tanya Suherman kritis.
Ia meminta semua program pemerintah, termasuk ketahanan pangan, dipantau dan dievaluasi berkala. Pemerintah harus melaporkan progresnya agar Kalteng tidak hanya dimanfaatkan karena lahannya luas, tetapi program benar-benar mengatasi masalah stok pangan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.