Soroti Wajah Awal Kabinet Merah Putih, Ketum DPP PGNR: Menteri jangan timbulkan kegaduhan dan polemik di tengah masyarakat
Jakarta– Indonesia saat ini memasuki era baru pemerintahan, di bawa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
Di bawahnya, terdapat menteri-menteri dan para wakilnya untuk membantu kinerja presiden, menuju cita-cita pemerintahan yang telah dirancang.
Setelah dilantik beberapa hari, para menteri langsung menunjukkan sikap di awal tonggak kepemimpinannya.
Mereka mulai tampil ke publik sebagai menteri, dengan pandangan-pandangan mengenai bidang kinerjanya.
Pernyataan-pernyataan yang bermunculan tentu mendapatkan respon dari masyarakat Indonesia, apalagi yang bersifat kontroversial.
Salah satu yang menyoroti hal tersebut ialah Oktaria Saputra Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR)
Melalui rilis yang diterima Cyrustimes.com di Jakarta Kamis 24 Oktober 2024, Oktaria Saputra mengkritik pendapat yang dilontarkan
Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan juga Menteri HAM Natalius Pigai.
Yusril Ihza Mahendra diketahui mengeluarkan pendapat mengenai kasus HAM masa lalu.
“Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan itu berpendapat bahwa kasus HAM 1998 tidak tergolong sebagai pelanggaran HAM berat,”kata Oktaria Saputra.
“Pendapat ini sontak langsung direspon netizen, mereka kecewa atas pernyataan tersebut. Sementara Yusril memberikan klarifikasi, bahwa pertanyaan dari wartawan dilontarkan secara tidak jelas, sehingga jawabannya pun kurang tepat,”jelas Oktaria
Sementara Natalius Pigai, Menteri HAM itu pula menginginkan peningkatan anggaran di kementeriannya dengan jumlah yang tak wajar
Lanjut Oktaria Menteri HAM menginginkan anggaran kementerian yang dipimpinnya bernominal 20 triliun.
“Bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut tak wajar, mengingat pada saat ini pun kasus-kasus HAM yang diharapkan dapat dibongkar sampai hari ini belum ada kejelasan. Terutama kasus-kasus yang terjadi pada era Orde Baru dan awal masa Reformasi,”paparnya.
Seharusnya lanjut Oktaria sebagai pejabat publik, para menteri harus menunjukkan sikap kenegarawanan mereka.
“Tujuannya agar roda pemerintahan berjalan sewajarnya, dan tidak menimbulkan kegaduhan dan polemik di tengah-tengah masyarakat,”demikian Oktaria Saputra (Rilis)
