JAKARTA– Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat, dan kabarnya akan segera dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Pengamat komunikasi politik dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi menilai, posisi menteri di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan layak menjadi fokus evaluasi Presiden Prabowo.
Menurutnya, banyak persoalan nasional yang belum terselesaikan dengan baik oleh para menteri di bidang tersebut, seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif dan dampak dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.
“Jika dikaitkan konteks persoalan nasional sekarang ini tentunya yang layak untuk dievaluasi tentunya menteri-menteri yang terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan. Tidak hanya menteri tetapi juga posisi Wamen pun harus dibenahi,” kata Ari Rabu (16/4).
“Gagalnya mereka mengantisipasi pemberlakuan tarif pajak resiprokal Trump serta maraknya PHK pantas menjadi bahan evaluasi Presiden Prabowo,” lanjutnya.
Meski demikian, Ari menekankan, keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
“Menjadi hak preogratif presiden soal siapa sosok yang akan dicopot presiden tentunya berdasarkan kebutuhan Presiden. Bisa jadi pembantu presiden tersebut tidak bisa mengimbangi cepatnya ritme bekerja presiden,” ujar dia.
PCO Perlu Dievaluasi
Sementara itu, pengamat politik Efriza menyoroti posisi Kepala Komunikasi Presiden (Presidential Communication Officer/PCO) Hasan Nasbi yang menurutnya juga perlu dievaluasi oleh Presiden Prabowo.
