PALANGKA RAYA — Aliansi Dayak Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), menuntut penolakan terhadap keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di wilayah tersebut. Aksi ini, menurut mereka, merupakan bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai potensi gangguan sosial.
Humas Aliansi Dayak Bersatu, Chornelis, menegaskan bahwa penolakan terhadap GRIB Jaya bukan hanya terjadi di Kalteng, tetapi juga di beberapa provinsi lain di Kalimantan. “Bukan hanya Kalteng yang menolak, sebelumnya sudah terjadi penolakan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat,” ujar Chornelis di tengah aksi demo, Kamis (13/3/2025).
Kehadiran GRIB Jaya Dinilai Tidak Memberi Manfaat
Menurut Chornelis, kehadiran GRIB Jaya di Kalteng dianggap belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa saat ini, di Kalteng telah ada 87 ormas Dayak yang telah siap untuk mengawal kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas sosial. “GRIB Jaya mengklaim ingin melindungi rakyat, namun kami sudah punya ormas-ormas lokal yang mampu menjalankan peran tersebut. Kami tidak membutuhkan ormas dari luar,” jelasnya.
Chornelis juga menambahkan bahwa yang lebih penting saat ini adalah memberdayakan ormas-ormas lokal yang telah ada, bukan membawa ormas dari luar yang tidak memahami kondisi sosial di Kalteng. “Kami percaya, dari kemampuan kita sendiri, kita bisa membangun negeri ini tanpa perlu campur tangan pihak luar,” tambahnya.
Potensi Politisasi dan Kekhawatiran Terhadap IKN
Selain itu, Chornelis mengungkapkan kekhawatiran adanya potensi politisasi di balik hadirnya GRIB Jaya, terutama dengan letak Kalteng yang semakin dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, ormas-ormas yang berkembang pesat di Jakarta bisa saja mencoba mencari peluang untuk memperkuat pengaruhnya di Kalimantan Tengah, sebuah daerah yang dinilai akan semakin berkembang setelah IKN dipindahkan.
“Masyarakat Kalteng selama ini hidup damai. Jangan sampai persoalan yang terjadi di luar daerah dibawa ke sini dan merusak keharmonisan yang sudah ada,” ujarnya dengan tegas.
Tidak Ada Jaminan Keamanan di Masa Depan
Meski saat ini kehadiran GRIB Jaya belum menimbulkan konflik, Chornelis mengingatkan bahwa siapa yang bisa menjamin bahwa ormas ini tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. “Sekarang mungkin mereka santun, tapi siapa yang bisa menjamin kalau besok atau tahun depan mereka masih seperti ini? Kami khawatir akan ada gesekan di masa mendatang,” pungkasnya.
Tanggapan DPRD Kalteng: Aspirasi Diterima, Keputusan di Tangan Pimpinan
Sementara itu, pihak DPRD Kalteng menerima perwakilan dari Aliansi Dayak Bersatu untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, pada hari itu, baik Ketua maupun anggota DPRD Kalteng tidak hadir di tempat. Hal ini disampaikan oleh salah satu staf DPRD Kalteng, Diwung, yang bertindak sebagai narahubung dalam pertemuan tersebut.
“Intinya kami menerima aspirasi masyarakat, tetapi kami bukan yang memutuskan. Kami akan menyampaikan ini kepada pimpinan kami, karena keputusan ada di tangan mereka. Kami hanya staf yang menyampaikan aspirasi,” kata Diwung.
Diwung juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Ormas GRIB Jaya belum melapor ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng. “Mereka belum melapor kepada kami,” ungkap Diwung.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
