Cyrustimes.com,Jakarta–Laporan palsu merupakan penyampaian keterangan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang tidak benar. Pelaku yang membuat laporan palsu dapat dijerat dengan ancaman pidana. Berikut undang-undang yang mengatur tentang laporan palsu.

UU tentang laporan palsu

Hut Kalteng 3
Hut Kalteng 6
Hut Kalteng 7
20240510_224655
Idul Adha Erlin Hardi

Laporan palsu diatur dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini juga memuat ancaman pidana atas dibuatnya laporan palsu.

Pasal 220 KUHP berbunyi,”Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”

WhatsApp Image 2024-05-10 at 19.43.24_7ffe9241
Fairid naparin idul adha
IMG-20240617-WA0075
idul adha barsel

Unsur-unsur dari pasal ini, yaitu:

Melakukan perbuatan memberitahukan atau mengadukan telah terjadi suatu tindak pidana,

Hut Kapuas Erlin Hardi
PJ BUpati Kapuas, Erlin Hardi ASN Netral

Tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan tidak terjadi,

Mengetahui bahwa tindak pidana itu tidak dilakukan.

Dalam praktiknya, tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 220 ini sering disebut sebagai laporan palsu atau pengaduan palsu.

Adapun yang dimaksud”memberitahukan” dalam pasal ini adalah menyampaikan kepada kekuasaan yang berwenang, seperti pejabat penyelidik atau penyidik kepolisian, bahwa telah terjadi tindak pidana tertentu.