“Berbagai pelanggaran yang terjadi akan kami dorong masuk ke pembahasan Panitia Kerja (Panja) Minerba dan Panja Lingkungan Hidup DPR RI,” ujar Vent.
Ia menegaskan, meskipun kendali atas sektor pertambangan kini di tangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalteng tidak akan tinggal diam menghadapi praktik nakal para pelaku tambang.
“Kami terus mendorong agar perusahaan-perusahaan tambang di Kalteng patuh terhadap semua ketentuan lingkungan hidup dan pengelolaan tambang,” tegas Vent.
Rapat tersebut menjadi ajang mempertajam sikap antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pelaku usaha, di tengah sorotan publik atas maraknya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Pemerintah daerah didesak lebih berani mengambil sikap terhadap perusahaan-perusahaan yang abai.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
